Ketua DPRD Sarolangun Anggarkan Sound Sistem Untuk Rumdis

Senin, 16 November 2020 - 15:03:27 - Dibaca: 375 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

SAROLANGUN - Kritikan perwakilan pemuda Sarolangun melalui Karang Taruna Kabupaten Sarolangun kepada Ketua DPRD Sarolangun, karna menganggarkan alat fitnes di Rumah Dinas (Rumdis) ketua DPRD Sarolangun ditengah pandemi Covid19, sepertinya tidak di gubris.

Dari data yang diperoleh awak media dari data Lpse.Sarolangunkab. go.id, DPRD Sarolangun kembali menganggarkan pembelian sound sisten senilai Rp.120 juta untuk Rumdis Ketua DPRD Sarolangun pada tanggal 12 November lalu.

Padahal, sebelumnya, Plt Bupati Sarolangun H. Hilallatil Badri, saat dikonfirmasi awak media belum lama ini mengatakan, dengan kondisi anggaran pada tahun 2020 yang cukup besar saja, belum bisa memenuhi keinginan dari masyarakat. Terutama infrastruktur yang menjadi persoalan selama ini, apalagi APBD 2021 mendatang mengalami defisit karna Covid19.

"Artinya secara otomatis banyak kegiatan yang akan terpangkas untuk 2021 mendatang, kemudian ada nanti daerah tertentu yang tidak kebagian. Ya, karena kita memang sulit mengaturnya,"terang Plt Bupati Sarolangun.

Sementara itu, Ahmad Domrah, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Sarolangun, saat dikonfirmasi, menyayangkan sikap Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, yang terlampau memaksakan kehendaknya untuk kepentingan individu dan kelompok dari masyarakat banyak dalam penggunaan dana APBD Perubahan 2020.

"Sangat kita sayangkan sikap ketua DPRD Sarolangun yang menganggarkan dana alat fitnes dan sound sistem di Rumdis nya, apalagi ditengah pandemi Covid19 ini, selain masyarakat butuh bantuan, anggaran perbaikan infrastruk juga banyak yang terpangkas karna defisit,"ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap, DPRD Sarolangun selaku wakil rakyat, tidak sewena-wena dalam melakukan pengawasan dan menganggarkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun.

"Selaku wakil rakyat yang sudah diberi amanah, seharusnya memikirkan kepentingan masyarakat banyak, bukan malah menganggarkan dana APBD untuk kepentingan individu atau kelompok,"pungkasnya.(hnd)