DEBATABLE PENGGUNAAN VAKSIN ANTI COVID 19 : WHAT HAPPENED?

Jumat, 27 November 2020 - 13:12:29 - Dibaca: 446 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

 

(Tinjauan dari Varian Populasi Penduduk dan Tingkat Intelektual Masyarakat Konsumen)

BY Adrians Chaththab

Bahagian ( 1 )

 

I. Pembuka Wacana

 Silang pendapat yang tidak diundang telah terjadi. Preventif lebih baik daripada kuratif hanya tinggal permainan kata- kata. Ibarat kata pepatah: ‘bertanam tebu di bibir'.

Covid 19, sejak Desember 2019 telah menyebar luas ke seantero dunia, mulai dari Wuhan Cina sampai ke Eropa, Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Berbagai upaya untuk membasminya telah dilakukan, dari yang sederhana sampai dengan yang canggih. Covid 19 tetap saja merajalela. Setiap hari ada saja manusia yang memutuskan hubungan dengan dunia. Kalau tidak di Indonesia, ya di dunia belahan sana.

Pakai masker, cuci tangan, lock down, stay at home, phisicaldistacing/ jaga jarak, tidak berkerumun, namun pandeminya tetap berlanjut dan menggeranyang.  Di atas statistik, dunia menunjukkan 53.000-an yang meninggal dinia; secara nasional di Indonesia sudah lebih pula 450 prang yang wafat akibatnya.

Di satu sisi, berbagai vaksin telah ditemukan. Ada yang sedang dalam uji clinik tahap 1, 2 dan ada pula yang sudah tahap 3. Namun demikian, semuanya itu bukan menenangkan masyarakat, akan tetapi perdebatannya yang semakin panas,maka wajar saja masyarakat semakin panik; terutama tentangapakah vaksin itu meyakinkan dan halal untuk dipakai untuk anti bodi. Pengunaannya yang belum merata diterima masyarakat, tentulah tanpa alasan. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana cara mendamaikan masyarakat pengguna?.Menarik untuk diurai dari asal mula silang pendapat itu dan solusi medamaikan pihak-pihak yang bersiteru. Ikuti uraian dan ulasan berikut ini.

II. Problematika Masyarakat Pluralistik.

Baik dilihat dari kenyataan keberagamaan , maupun kebudayaan ( local costum) atau tingkat pengetahuanmasyarakat Indonesia, tanpa menunjukkan data statistik yang jelimet, dapat dikatakan bahwa kondisinya pluralistik dan variatif. Postur dan struktur pluralitas dari sisi etnik, bahasa, agama, dan budaya adalah kenyataan yang sudah given dantidak bisa dibantah. Keberagaman etnik, bangsa Indonesia diwarnai oleh tidak kurang dari 1.300-an    suku yang memghuni wilayah yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke; terhampar dari pulau Sangihe/Sangir_Talaud s/d pulau Rote. Sebut saja sebagai contoh:    suku Aceh, Melayu, Batak , Minang, Sunda, Jawa, Bugis, Banjar dan lain-lain. Dari segi budaya dapat dikatakan bahwa masing-masing suku menyandang budaya sendiri-sendiri. Begitu juga halnya dengan tutur bahasa yangdiucapkan sebagai alat komunikasi dalam bahasa dan  lahjahjuga berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan pluralitas bangsa Indonesia, menurut Wamenag,RI, (15 Nop.2020) setidaknya ada tiga alasan pentingnya moderasi dalam berbagai hal : beragama, berhubungan sosial dan berprilaku yang manusiawi yang dapat digambarkan sebagai berikut.Pertama, Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama, nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal yang bertebaran di Indonesia. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mencatat, ada 1.331 suku dan sub suku di Indonesia. Ada 652 bahasa daerah, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Sebagian dari bahasa daerah itu, memiliki jenis aksaranya sendiri, seperti Jawa, Sunda, Pegon, Arab-Melayu, Bugis-Makassar, Lampung, dan lainnya.

Agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia juga beragam. Di dalam tiap agama pun terdapat keragaman penafsiran dan madzhab. Keragaman itu muncul seiring berkembangnya ajaran agama dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda-beda. 

"Pengetahuan atas keragaman itulah yang memungkinkan seorang bisa mengambil jalan tengah atau moderat. Sikap ekstrem biasanya muncul manakala seorang tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh," demikian,Wamenag

"Dalam konteks inilah moderasi beragama dan budaya mendapat tempat kepatuhan atau keengkaranmasyarakat menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang atau perspektif dalam beragama," sambungnya.

Alasan kedua, masih ada potensi konflik dan gesekan sosial, meski dalam skala kecil. Ini harus tetap diwaspadai. Kata Wamenag, perpecahan berpotensi terjadi karena konflik yang kemudian dikait-kaitkan dengan urusan agama, terutama yang disertai dengan aksi kekerasan. Hal seperti ini terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia.

"Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasidalam berkeyakinan dalam agama apapun agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama," ujar Wamenag

Terakhir atau alasan ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dan berkeyakinan diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai dasar negara dan alat pemersatu bangsa/etnis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. 

"Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya dalam arti sekular.. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai," tuturnya. 

"Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamais, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita, jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama yang di dalam terdapat keyakinan pada Yang Kuasa, hukum dalam hubungan sosial amat penting dijadikan cara pandang,"(Zainut Tauhid, Wamenag, R,I 15 Nopember2020)

Di pihak lain, masyarakat yang sedemikian pluralistik ituketika ditimpa oleh’ bala’  katanlah satu penyakit yang bernama covid 19 ( corona virus dease nineteen ninety), tidak sesederhana masyarakat yang monolistik menanganinya.Bayangkan struktur, body dan organ masyarakat yang variatif dari segala segi, yang mempunyai kebiasaan dan tradisi yang melekat ( inheren) pada jiwa dan raganya masing-masing yang ribuan suku itu ditimpa oleh virus yang secara definitif , jenis dan sifatnya  tidak satu pemahaman, tidak satu katadalam menyebutnya sebagai satu jenis penyakit; baik di kalangan saintis medis, ulama dan pemerintah, apalagi hal serupa ini dihadapkan pada masyarakat awam, lalu kemudian dipaksakan untuk diobati atau divaksinasi dengan vaksin  virus yang belum teruji dari berbagai segi, maka wajar saja terjadi penolakan karena pemahaman yang berbeda. Dari pemahaman yang berbeda, akan lahir pula sikap dan penanganan yang berbeda pula.

Berawal dari pandangan, keyakinan tentang keamanan, kenyamanan, keakuratan, dan kehalalannya, tentulah mengundang perdebatan atau diskursus. Bagaimana perdebatan itu bisa terjadi dan bagaimana pula mengatasi atau mendamaikannya, sehingga vaksin yg akan digunakan dapat diterima semua lapisan masyarakat.

Bahagian ( 2 )

II. Pluralitas Masyarakat Vs Pandemi  Covid 19

A. Pluralitas Lintas agama

Baik Islam, Kristen , Hindu, Budha atau lainnya sama-sama memegang teguh kayakinan agama masing-masing. Karenanya, tidak mudah bagi seseorang menerima sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya dapat dilakukannya.Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan penyakit, sangat payah membujuknya, bila hal itu melawan ajaran agama yang dianutnya. Karena konsep dosa, akan menghalanginya untuk memakai atau tidak memakai yang tidak dianjurkan oleh agamanya.

     Dalam Islam umpamanya, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama berkonsekwensi dosa dan orang berdosa akan menerima balasannya, baik di dunia atau di akheratkelak. Beban mental yang demikian merasuk ke sanubarinya yang bermuara pada ketakutan pada subjek yang melarangnya yakni Tuhan Allah dan ketakutan semakin menjadi-jadi bila kelak setelah meninggal akan.diceburkan ke dalam neraka.Ketakutan itu dan berat hatinya seseorang untuk mendiami neraka, jika melanggar ajaran agamanya. Hal itu dituangkan dalam kitab suci Alqur'an: ?? ?????? ???? ??????? ?????? ????? ????? ????...

Jadi, kepatuhan kepada Allah adalah di atas segala-galanya; kemudian disusul dengan kepatuhan kepada Rasul. Aturan pemerintah ditempatkan pada urutan nomor 3 yang penggunaan vaksin corona adalah adalah  tuntutan manusia yang berada di bawah aturan Tuhan. Dengan demikian tidak mustahil kalau masyarakat menolak penggunaan vaksin yamg mereka anggap bertentangan dengan ajaran agama. Lebih dari itu, masalah kehalalan dan thoyyiban vaksin satu pihak yang tidak bisa diabaikan. Seseorang yang beragama dalam arti yang sesungguhnya tidak akan mau dan reda, bila dimasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya. Menurut keyakinan mereka kehalalan akan berdampak pada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Manakala sesuatu yang haram disuntikan ke dalam tubuhnya, maka darah yang dialiri oleh vaksin yang diragui kehalalannya berpengaruh besar terhadap diterimanya ibadah sholat seseorang, karena suci merupakan syarat sah sholat. Oleh sebab itu,  kata pasti tentang kehalalan vaksin  merupakan penantian yang sesungguhnya bagi masya rakat beragama, terutama muslim sebagai penduduk mayoritas.

  B.PLURALITAS lintas Adat/ Budaya

     Di samping agama , adat ( local costum) yang disandang mayarakat yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh pula  pada kepatuhan dan keingkaran seseorang dalam mengikuti  aturan atau anjuran. Tentang adat yang di dalamya terdapat norma-norma yang disepakati oleh para pucuk pemangku adat yang antara satu daerah dengan daerah lain atau antara satu suku dengan suku lain memupunyai keunikan yang dipatuhi oleh anggota suku sebagai bentuk bahwa ia penyanndang adat dan budaya tersebut. Bisa saja bentuk keta'atan itu aneh bagi satu daerah, akan tetapi bagi daerah atau penyandangnya adalah tabu bila melanggarnya. Artinya, norma satu daerah mempunyai magis dan ‘ mana’ tersendiri.

Kenyataan seperti di atas, bila berhadapan dengan sesuatu yang baru semisal covid 19 yang tidak terkirakan dalam adat mereka, maka penolakan anti virus sebagai top down dari pemerintah di satu sisi; sementara  di pihak lain, pemuka adatnya memberi aba-aba untuk tidak memakainya. Dalamkondisi  seperti ini, masyarakat lebih patuh pada tokoh adatnya, dibandingkan anjuran Pemerintah.

C.Pluralitas Lintas Pendidikan

Pendidikan yang dilalui oleh seseorang  tidak kurang pula berpengaruhnya terhadap kepatuhan masyrarakatmengindahkan ajakan Pemerintah. Tingkat pendidikan yang diperoleh  masyalrakat juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur tinggi rendahnya kebudayaan dan agama maasyarakatnya. Masyarakat yang berpendidikan tinggi jauh lebih luwes dan cepat memahami dan melaksanakan aturan Pemerintah. Sebaliknya, semakin rendah pendidikan masyarakat, maka tidak mustahil daya serapnya terhadap aturan juga rendah. Maka tidak jarang ‘keengkaran' masyarakat yang tidak berpendidikan jauh lebih tinggi dari masyarakat yang berintelektual tinggi.

Kondisi masyarakat yang digambarkan seperti tersebut di atas bahwa masyarakat Indonesia variatif sekali dan mempunyai gradasi pula. Hal ini, juga membuat ajakan Pemerintah kurang disahuti secara positif thinking. Masyarakat yang berpendidikan rendahlah yang yang selalu ‘melawan' arus, termasuk aturan yang bakal menyelamatkan dirinya sendiri.

Tanpa mengecilkan arti dan menydutkan mereka, ternyata masyraakat Indonesia yang pada level bependidikan rendah masih banyak sekali yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini tidak bisa dianggap remeh ketika banyak penolakan terhadap penggunaan vaksin anti covid 19.

 

III. Kesimpulan

    Masih terjadinya debatable atau diskursus masyarakat untuk menggunakan vaksin sebagai terapi bagi pandemi covid19 , tidak lepas dari 3 hal: 1) pemahaman keagamaan sebagai sumber keyakinan yang berujung pada dosa atau pahala atau pada syurga atau neraka bagi pemakainya, bila tidak mengindahkan ajaran dan ajakan agama; 2) budaya yang melekat pada masing-masing daerah yang variatif dalam menerima dan menolaknya terhadap sesuatu yang datang dari luar kebisaan -- termasuk vaksin pandemi covid adalah hal yang wajar--berdasarkan adat yang mereka sandang; 3) tingkat pendidikan yang beragam yang dilewati masyarakat, juga tidak kalah  sumbangan negatifnya terhadap kepatuhannnya mengikuti aturan Pemerintah atau tidak.Konsekwensi  dari kenyataan masyarakat Indonesia itu, maka 40% penduduk sekitar 104.000.000 (  seratus empat  juta )  masih keberatan  menggunakan vaksin anti covid.19 dan faktor-faktor tersebut di ataslah yang menjadi hulu serta asal-usul perdebatan mereka. Dengan demikian mendamaikan masyarakat adalah dengan mencari hulu masalahnya, upayakan agar jangan melihat apa yang terjadi di muara saja yakni besarnya penolakkan dan dengan sikap moderat dalam bertindak.

Allahu a'lam, innahu Hua ‘alim hakim.