Ketua DPRD Provinsi Jambi Minta Kegiatan APBD 2021 Dikawal KPK

Rabu, 02 Desember 2020 - 23:32:27 - Dibaca: 358 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta kegiatan pada APBD 2021 yang baru disahkan (30/11) dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"APBD 2021 sudah kita ketok palu dan kita minta KPK, kejaksaan tetap mengawal pelaksanaan pengelolaan anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi," sampai Edi (2/12).
Edi juga memastikan sebelumnya DPRD mengesahkan APBD 2021, tidak ada pimpinan dan anggota yang bermain-main saat pembahasan bersama pihak eksekutif. "Salah satu tugas saya sebagai Ketua DPRD adalah mengembalikan marwah lembaga ini. Kita pastikan tidak ada permainan dalam pembahasan APBD 2021. Saya sebelumnya juga minta KPK untuk kawal pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Tidak ada yang bisa main-main," tegasnya.
Menanggapi besaran anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mencapai Rp1,547 triliun. Angka tersebut cukup fantastis mengalahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya mendapat alokasi sebesar Rp286 miliar. Menurut Edi hal tersebut sangat masuk akal dan memang sudah melalui berbagai pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Jambi sebelum APBD Pemprov Jambi 2021 disahkan."Gaji guru saja setelah dihitung-hitung itu mencapai ratusan miliar. Belum lagi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ," ujarnya.
Edi menjelaskan, di tahun 2021 melalui Dinas Pendidikan akan dibangun tiga unit sekolah baru. Yakni SMA di Mayang Kota Jambi, SMA di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muarojambi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Kerinci."Ini juga hasil pemantauan lapangan anggota-anggota dewan, kita juga sudah survei. Seperti di Kabupaten Kerinci yang belum ada SLB. Di sini kita juga memperhatikan pendidikan kaum difabel. Begitu juga di Kasang Pudak yang selama ini tidak ada SMA. Bayangkan siswa SMP di sana 700-an orang dan lulus per tahun 200 orang sementara SMA nya tidak ada. Ini yang menjadi perhatian kita, begitu juga SMA di Kecamatan Alam Barajo yang gedungnya belum terbangun," kata Edi.(aba)