Ke Depan, Program untuk Suku Anak Dalam Tidak Parsial Lagi

Kamis, 03 Desember 2020 - 14:49:42 - Dibaca: 386 kali

Google Plus Stumbleupon


Komunitas Adat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi
Komunitas Adat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi / Jambi Ekspres Online

JAMBI-Upaya dan langkah-langkah pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) telah dilakukan sejak lama. Namun, selama ini dirasa belum optimal. Salah satu sebabnya program yang ditujukan untuk memberdayakan mereka dilaksanakan secara parsial. 

Perlu komitmen berbagai pihak dalam memberdayakan Suku Anak Dalam (SAD). Ke depan, sinergi multistakeholders akan dirancang dan terus didorong agar kemandirian komunitas yang sering disebut dengan Orang Rimba ini dapat terwujud. Demikian poin penting yang mengemuka dalam Agribisnis Discussion Forum (ADF) Series 3 Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Diskusi yang digelar secara online itu mengusung tema “Kolaborasi Multistakeholders dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi,”sebut Fuad Muchlis, Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UNJA, Rabu (2/12).

Hadir sebagai pembicara pada diskusi secara online tersebut Dr. Laode Taufik (Direktur Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ratna Hendratmoko, SH, MHum (Plh Direktur Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE Kementerian LHK RI), Ir. Dedi Hendri, M.Si (Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sarolangun), Dr. Djuara P. Lubis (Akademisi IPB University), Idris Sardi, M.Si (Kepala Lab. Sosial Pemberdayaan SAD UNJA) serta Budi Setaiawan (Direktur Prakarsa Madani Institute). 

“Kami menyambut gagasan ini,” kata Rektor Universitas Jambi, Prof. Sutrisno, M.Sc, Ph.D saat memberikan sambutan. Menurutnya, komitmen dan dukungan untuk kemandirian SAD juga selaras dengan misi UNJA yang mendapat mandat dari Kementerian Pendidkan RI dalam rangka perluasan akses pendidikan. “Bagaimanapun SAD merupakan WNI yang memilik hak yang sama terhadap pendidikan,” ujarnya.

Pada kesempatan diskusi, UNJA juga mengumumkan telah  disepakatinya MoU kerja sama antara UNJA dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sari Aditya Loka (SAL). Kerja sama itu dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan konsep merdeka belajar, menurut Prof. Sutrisno, UNJA membangun kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk kerja sama antara dunia usaha dan dunia pendidikan.

Upaya dan langkah-langkah pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) telah dilakukan sejak lama. Namun, selama ini dirasa belum optimal. Salah satu sebabnya program yang ditujukan untuk memberdayakan mereka dilaksanakan secara parsial. “Ke depan, pelayanan untuk SAD akan dilakukan dalam satu kawasan,” kata Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Ir. Dedi Hendri M.Si.  “Kami menyambut baik, karena ini juga merupakan bagian dari evaluasi program pembangunan daerah, khususnya SAD yang ada di Sarolangun,” lanjutnya. 

Menurut Dedi Hendri, sekarang ini solusi yang diharapkan mampu memberikan pelayanan lebih baik dan akhirnya dapat membangun kemandirian SAD telah direalisasikan melalui penerapan Kawasan Terpadu Madani. Melalui konsep tersebut, menurutnya, pelayanan terhadap kebutuhan akan rumah, kesehatan, pendidikan akan disediakan dalam satu kawasan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyoroti kondisi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang selama ini masih sulit terdata. Akibatnya, program bantuan pemberdayaan mereka sering mengalami hambatan. Untuk itu, menurut Direktur Komunikasi Adat Terpencil Kementerian Sosial Dr. La Ode Taufiq, Kementriaan Sosial melakukan terobosan berupa kerja sama dengan stakeholder seperti LSM dan pihak lain yang direkomendasikan pihak pemerintah daerah setempat. Pemerintah berharap dengan kerja sama itu kebutuhan update informasi terkait KAT dapat terselesaikan. Termasuk dalam hal ketersediaan data mengenai KAT.

Tidak hanya data, keterlibatan stakeholders lain sangat diperlukan dalam rangka memberikan pendampingan yang maksimal kepada KAT. “Program penguatan pemberdayaan KAT ini ditujukan agar mereka mempu memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan kapasitas mereka,” ujar Dr. La Ode Taufiq.

Upaya membangun kemandirian SAD melalui koordinasi berbagai pihak sebenarnya telah dimulai. Juni 2019 lalu berbagai lembaga sepakat bergabung dalam Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD). Dengan terbentuknya FPKS-SAD, penyelesaian isu-isu serta agenda pemberdayaan SAD menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang tergabung dalam forum ini.

FPKS-SAD sendiri merupakan forum yang terdiri dari beragam instansi, baik dari pemerintah pusat,  pemerintah daerah, perusahaan, LSM, universitas, maupun SAD. Seluruh anggota forum memiliki komitmen yang sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar SAD baik yang terkait dengan ruang penghidupan, pemukiman dan akses layanan.   

Selama ini, menurut Budi Setiawan, M.Si dari Yayasan Prakarsa Madani, meski telah banyak program yang dilakukan lembaga-lembaga, potret SAD masih terkesan sebagai masyarakat marginal.

Upaya membangun kemandirian SAD belum optimal. Yang sangat menonjol, menurutnya, belum adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan intervensi program dan kegiatan terhadap SAD. Mudah-mudah forum ini dimasa depan dapat menjadi solusi strategis menuju kemandirian SAD dan kesejahteraan SAD,” katanya.

Pada bagian akhir sesi diskusi juga di launching Laboratorium Sosial SAD Fakultas Pertanian UNJA sebagai wadah praktikum dan aksi-aksi nyata akademisi melakukan pendampingan SAD di Provinsi Jambi bersama mitra stakeholders. Laboratorium ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, baik dalam bentuk magang maupun proyek kemanusiaan  (*)