CE-Ratu Akhirnya Berlabuh di Mahkamah Konstitusi

Jumat, 25 Desember 2020 - 14:10:17 - Dibaca: 3689 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online
 
 
Oleh Abdul Bari Azed
 
 
SUDAH diduga sejak semula CE-Ratu akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil rekapitulasi  perolehan suara pilgub Jambi 2020 oleh KPUD Provinsi Jambi..Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang baru lalu tim Kuasa Hukum CE-Ratu Prof.Yusril Ihza Mahendra dkk telah mendaftarkan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor :
127/PL.02.6-kPT/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tertanggal19 Desember 2020.
Permohonan dari paslon nomor urut 1 CE-Ratu tersebut telah dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut AP3 dengan Nomor: 134/PAN MK/AP3/2020 tertanggal 23 Desember 2020 pukul 17.55:34 WIB.
Adapun yang menjadi pertimbangan permohonan pemohon CE-Ratu adalah selisih suara Pemohon dalam hal ini sebagai Paslon nomor urut 1 dengan Paslon nomor urut 3 Haris-Sani yakni 596.621 - 585.203 = 11.418 suara, maka selisih suara antara Pemohon CE-Ratu dengan Paslon Nomor urut 3 yang memperoleh suara tertinggi masih di bawah ambang batas selisih 1,5 persen.Pemohon CE-Ratu juga mendalilkan bahwa selisih suara sebesr 0,8 persen terkualifikasi sebagai pelanggaran administrasi yang termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur,sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Paslon Nomor urut 3. Selanjutnya Pemohon CE-Ratu mendalilkan dalam permohonannan, bahwa 
1.Adanya pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak karena tidak mempunyai E-KTP dan Surat Keterangan (SUKET) dari Dukcapil,secara masif di Provinsi Jambi, serta 2. Adanya intervensi dan pengarahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada pejabat Kepala Desa di  Muaro Jambi.
Jadi nanti yang berperkara di MK adalah Pemohon CE-Ratu melalui Kuasa Hukum Prof Yusril dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai Termohon. Sedangkan Pihak Terkait adalah pasangan calon nomor urut 3 Haris-Sani dan Bawaslu. Menanggapi gugatan dari paslon nomor urut 1 ini KPU Provinsi Jambi sebagai penyelenggara plkada telah siap mempertanggung jawabkan pelaksanaan pilgub Jambi 2020 dan telah pula berkoordinasi dengan KPU Pusat.Sedangkan paslon nomor urut 3 Haris - Sani melalui Kuasa Hukum DR.Sarbaini dan Ketua Harris-Sani Centre Hasan Mabruri dalam pernyataannya di media sosial telah pula siap menghadapi gugatan CE-Ratu di Mahkamah Konstitusi.dengan sejumlah argumentasi hukum serta alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi  untuk mematahkan dalil-dalil gugatan CE-Ratu.
 
 
Sengketa pilkada
 
Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu perwujudan Negara yang demokratis adalah diselenggarakannya pilkada sebagai sarana untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,dan Walikota/Wakil Walikota.Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : "Gubernur,Bupati,dan Walikota masing-masing sebagai Kepala daerah Provinsi,Kabupaten/Kota dipilih secara demokratis" Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana bagi masyarakat lokal dalam suatu daerah guna menentukan sosok yang pantas untuk memimpin daerah tersebut.Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan suatu perjalanan panjang yang diwarnai oleh tarik menarik antara kepentingan pusat, kota dan daerah serta kepentingan asing.Dengan demikian besarnya kepentingan yang diperjuangkan.dalam pemilihan kepala daerah,maka tidaklah heran jika berbagai cara dilakukan oleh para calon Kepala Daerah guna memuluskan langkahnya untuk menjadi pemimpin di suatu daerah. Pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari peranan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (KPUD),sebagai salah satu institusi penyelenggara pemilu.Dilihat dari sisi sejak pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat telah banyak menimbulkan permasalahan  diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran,belum lagi biaya yang begitu besar baik dari segi politik (mahar politik, isu tentang money politic, kecurangan yang melibatkan instansi resmi, diintegrasi sosial walaupun bersifat sementara,black campaign,perhitungan suara yang salah, KPUD yang bermasalah, dan lain-lain).
Dalam lingkup era modern saat ini persengketaan pilkada (dibaca Perselisihan Hasil Pemilihan) sudah dalam level lebih  tinggi lagi.Berindikasi kejahatan yang bersifat terstruktur,sistematis dan masif terus terulang dan berkelanjutan mengawal pelaksanaan pilkada hingga menghasilkan suatu perhitungan yang memenangkan pasangan calon dengan lebel menghalalkan segala cara.Apabila kita mengikuti perkembangan putusan MK,selain pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara,setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses pilkada, yaitu :(1) mobilitas aparat birokrasi pemerintahan (2) keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pilkada terkait syarat calon kepala daerah (3) pelanggaran politik uang.dan (4) gabungan ketiga pelanggaran.
Sampai berapa jauh permohonan Pemohon akan dikabulkan oleh MK, sangat tergantung dari pada bukti dan saksi yang diajukan  dipersidangkan,dan tentu dengan mempertimbangkan argumen dan bukti serta saksi dari pihak Termohon dan Pihak Terkait didalam perkara PHP (perselisihan hasil pemilihan). Dari data yang dikutip oleh penulis dari website resmi MK-RI (Rekapitulai perkara PHP Pilkada), didapat data sebagai berikut Tahun 2014 ada 13 perkara,kabul 0 ,Tolak 9, Tidak diterima 4 tarik kembali 1 gugur 0. Tahun 2016, ada 152 perkara, Kabul : 3, Tolak : 5. Tidak diterima : 138, Tarik kembali : 6 dan Gugur 0. Sedangkan tahun 2017, ada 60 perkara, Kabul : 3, Tolak : 7, Tidak diterima : 50, Tarik kembali : 0 serta Gugur : 0. Sedangkan pada tahun 2018 ada 72 perkara, Kabul : 2, Tolak : 6, Tidak diterima : 61, Tarik kembali : 1 dan Gugur : 2.
Kembali kepada judul tulisan ini,CE-Ratu menggugat ke MK-RI,dan bahwa adalah hak dari CE-Ratu sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dengan nomor urut 1. Sebagai pribadi tentu saja kekalahan di dalam suatu kompetisi apalagi di dalam pemilihan Gubernur,suatu kompetisi dari suatu jabatan yang sangat bergengsi di tengah-tengah masyarakat,tentu saja sangat menyakitkan.Tetapi di sisi yang lain yang juga perlu disadari oleh kita bersama bahwa kita hidup senantiasa untuk mengabdi/berhidmat kepada Yang maha pencipta yaitu Allah Swt'Terkadang banyak dari kita yang terjebak di dalam kehidupan' di dunia yang sangat mengasyikan dan sangat menyenangkan.Di dalam kehidupan kita seringkali berlomba  dalam mencari kekayaan dan mengejar pangkat/kedudukan yang tinggi. Terkadang waktu sehari semalam yang 24 jam itu tidak cukup dan kalau boleh maunya sampai 48 jam.Hidup.ini ibarat sebagai suatu sandiwara atau senda gurau. Banyak surat dalam kitab suci  Al Qur'an yang berkaitan dengan dunia adalah permainan dan senda gurau.yaitu Surat Al An Am ayat 32,surat Al Ankabut ayat 64,surat Muhammad ayat 36 serta surat Al Hadid ayat 20..Ijinkan penulis mengutip satu dari surat tersebut yaitu Surat Al-An"Aam ayat 32 yang berbunyi "Dan tiadalah kehidupan dunia ini,selain dari main-main dan senda gurau belaka.Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa.Maka tidakkah kamu memahaminya".,     
 
Penulis,adalah Guru Besar FH Unbari dan Guru Besar Emiritus FH-UI Depok.