Menyoal Dana Kampanye Pilkada Jambi 2020

Rabu, 30 Desember 2020 - 16:45:06 - Dibaca: 1412 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online
Oleh: Abdul Bari Azed
 
 
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota yang maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 tanggal 9 Desember 2020 yang lalu sudah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Provinsi Jambi. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali kota tahun 2020..Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat satu hari menjelang pelaksanaan kampanye.Dari data yang dihimpun dari KPU Provinsi Jambi paslon Yunninta Asmara-Mahdan untuk pilbup Batanghari yang terbesar yakni  Rp.200 juta,sedangkan yang paling sedikit adalah pasangan calon Rasyid-Mustakim untuk pilbup Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 300.000. Untuk selengkapnya dana awal kampanye paslon Pilkada Jambi 2020 adalah sebagai berikut : Untuk pilgub CE-Ratu Rp.1.000.000.-,Fachrori-Syafril Rp. 100.000.000.- dan Haris-Sani Rp. 50.000.000.sedangkan untuk pilbup/pilwako : Batanghari : Yunninta Asmara-Muhammad MahdanRp.200.000.000.-,Firdaus-Camelia Rp. 100.000.000.-,Fadhil-Bakhtiar Rp. 1.000.000.-,Tanjung Jabung Timur : Rasyid-Mahdan Rp. 300.000.-,Romi-Robby
Rp. 1.000.000.- Bungo : Sudirman Zaini-Erick Muhamad Hendrizal Rp. 1.000.000.-,Mashuri-Safrudin Dwi Apriyanto Rp.1.000.000.-,Sungai Penuh : Ahmadi Zubir-,Alvia Santoni Rp.1.000.000.- dan Fikar Azami-Yos Adrino Rp.1 000.000.-
Dana kampanye ini menurut ketentuannya harus dilaporkan kepada KPU Provinsi Jambi  dalam tiga tahap,yaitu di awal,pertengahan dan di akhir serta kemudian akan di audit oleh akuntan publik yang ditunjuk. Apabila paslon melanggar ketentuan ini maka akan dibatalkan sebagai paslon..Itu baru laporan awal dana kampanye,belum pelaksanaannya di lapangan.
Sebelum menjadi paslon, untuk memperoleh rekomendasi/dukungan partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan diri juga dibutuhkan biaya  "mahar politik" yang cukup besar.Dapat kita perhatikan di bulan bulan Juli  Agustus menjelang pedaftaran calon kepala daerah .beberaoa bakal calon serta elit partai politik lokal  "kulu kelir" Jambi-Jakarta untuk mendapatkan  surat rekomendasi dukungan meskipun di masa pandemi covid-19 . Apabila sudah dibayar, mesin partai politik juga kurang bergerak,semua tergantung kepada sosok figur sang calon meskipun tetap dimungkinkan calon perseorangan/independent.Contohnya paslon nomor urut 2 Fachrori Umar-Syafril Nursal yang di dukung partai politik ke dua terbesar kursinya di DPRD Provinsi Jambi yaitu Partai Demokrat  den Partai Gerindra masing-masing memiliki 7 kursi ternyata mengalami kekalahan di pilgub Jambi 2020.
 
Kampanye
 
Kampanye adalah kerja terkelola yang mengusahakan agar calon dipilih atau terpilih kembali dalam suatu jabatan. Melalui kampanye peserta pemilu (partai,calon anggota legilatif dan calon pejabat eksekutif) menawarkan visi,misi dan program serta kebijakan yang akan dijalankan bila terpilih.Pemilih diharapkan memberikan suara kepada partai atau calon yang menawarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya.
Karena kampanye bertujuan menarik simpati yang jumlahnya banyak dan berada di lokasi yang luas,maka kampanye butuh dana besar.Dana ini untuk membiayai beragam kegiatan kampanye, pertemuan massa, pemasangan poster spanduk dan baliho,hingga pemasangan iklan di media massa.Jadi kampanye meliputi empat elemen penting : partai pilitik dan calon,program dan isu,organisasi dan dana.
Kebutuhan akan dana tersebut mendorong partai dan calon mengumpulkan dana sebantyak-banyaknya sehingga membuat partai dan calon terpaksa mencari dana kampanye dengan segala macam cara, karena sumber dana partai yang berasal dari iuran anggota tidak mencukupi sedangkan bantuan negara jumlahnya sangat terbatas.
.
Di sisi lain banyak pihak,baik perseorangan maupun badan hukum yang bersedia menyumbang dana kampanye kepada partai dan calon.tujuannya adalah mendapatkan akses kekuasaan melalui calon-calon terpilih di legislatif dan eksekutif pasca pemilu dan pilkada.Besarnya sumbangan  berpengaruh buruk terhadap pengambilan kebijakan dan keputusanpasca pemilu/pilkada karena"tidak ada makan.siang gratis".
Masalahnya semakin rumit karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui publik,sehingga pemilih tidak bisa menghubungkan besarnya dana kampanye yang diberikan oleh penyumbang dengan kebijakan yang diambil pejabat publik
yang menguntungkan penyumbang. Di sinilah pengaturan dana kampanye itu diperlukan.Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk menjaga agar partai dan pejabat publi terpilih tetap mengedepankan kepentingan pemilih dalam membuat kebijakan dan keputusan.Undang-undang telah menetapkan batas sumbangan dari persorangan dan badan hukum.
Terkait aspek pengaturan kelembagaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada berkaitan dengan dana kampanye KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan tahapan pelaporan dana kampanye hingga menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporansumbangn dana kampanye.Sementara Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi pelaksanan kampanye dan dana kampanye. Selajutnya Badan Pengawas Pemilu Provinsi,dan Kabupaten/ Kota diberikan kewenangan yang sama.
 
Kembali kepada judul tulisan ini agaknya tentang laporan dana kampanye,agaknya ada indikasi yang dilakukan pasangan calon dan/atau tim sukses diduga melakukan manipulasi pelaporan dana kampanye dengan cara : 1.Tidak melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, 2. Tidak memasukkan penerimaan dana kampenye berbentuk uang dalam rekening khususdana kampanye,3. Aktivitas kampanye dibayarkan pihakketiga diluar tim kampanye resmidan tidak dicatat.
.Memecah jumlah sumbangan agar tidak melebihi batasan sumbangan maksimum yang boleh diterima pasangan calon, 5. Identitas penyumbang tidak lengkap,anonim dan menggunakan identitas pihak lain serta 6. Menggunakan fasilitas negara secara terselebung.Aganya sulit dipungkiri munculnya dugaan manipulasi dana kampanye oleh pasangan calon peserta pilkada.Namun berbagai potensi penyimpangan tersebut semestinya dijawab dengan desain pelaporan dan pengawasan yang lebih baik untuk mempersempit celah dilakukannnya praktek manipulatif tersebut.
Didalam hal ini pengawasan oleh Bawaslu belum berjalan secara efektif.Selain karena struktur Sentra Gakkumdu memiliki sejumlah kelemahan,namun hal tersebut semakin diperparah dengan masih rendahnya  inisiatif pengawasan oleh Bawaslu itu sendiri.Hal in dibuktikan tidak adanya kelembagaan secara spesifik untuk mengawasi dana kampanye,sekalipun Bawaslu sudah mengaturnya dalam Perautran Bawaslu.
Kemudian solusi berikutnya jenis audit dana kampanye selama ini berbentuk audit kepatuhan sebaiknya diubah menjadi audit
Audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang mencakup pemeriksaan investigatif.
 
Penulis adalah Guru Besar FH Unbari,serta anggota pengajian Kumpeh Daaru Tauhid (KDT) Muaro Jambi...