Calon Tunggal Kapolri, Ini Harta Kekayaan Listyo Sigit Prabowo, Jangan Kaget

Rabu, 13 Januari 2021 - 16:08:12 - Dibaca: 253 kali

Google Plus Stumbleupon


Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit (ist)
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit (ist) / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, jenderal bintang tiga itu tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp8.314.735.000.

Kali terakhir mantan Kapolda Banten itu melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019. Dalam laporan tersebut, Listyo tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Harta tidak bergerak itu tersebar di Kota Semarang, Kota Tangerang dan Jakarta Timur.

Sementara harta tidak bergerak Listyo tercatat Rp6.150.000.000. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tercatat hanya memiliki satu alat transportasi berupa Toyota Fortuner tahun 2018 senilai Rp320.000.000.

Listyo juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp975.000.000. Sementara harta kekayaan berupa kas dan setara kas tercatat senilai Rp869.735.000.

Untuk diketahui, penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri diungkap Ketua DPR RI Puan Maharani. Penunjukan Komjen Listyo itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR RI, hari ini, Rabu (13/1/2021). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut dikirimkan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam surpres tersebut, hanya menyebutkan nama sosok yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri saja.

 

“Seperti yang saya sampaikan, Surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Polri ke depan dengan nama tunggal yaitu, Bapak Drs Listyo Sigit Prabowo,” ungkap Puan Maharni di komplek Parlemen, Rabu (13/1).

Nantinya, mantan Kapolda Banten itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR. Hasilnya, kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR RI.

“Proses akan ditempuh selama 20 hari sejak surat presiden diterima yaitu hari ini Rabu 13 Januari 2021,” terangnya. Selama proses dan mekanisme itu, Puan menjamin semua akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan dan hukum yang berlaku.

“Kita (publik) dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang ditunjuk Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR,” tandasnya.

(ruh/pojoksatu)

Sumber: www.pojoksatu.id