Pemprov Jambi Siap Terapkan e-Perda Tahun Ini

Selasa, 19 Januari 2021 - 21:01:25 - Dibaca: 370 kali

Google Plus Stumbleupon


Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, M.Ali Zaini, SH,MH
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, M.Ali Zaini, SH,MH / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Menyambut dirilisnya aplikasi Peraturan Daerah Elektronik (e-Perda), Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan siap menerapkan program terbaru ini. Aplikasi ini dilaunching pada Rabu 13 Januari oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya agar mempermudah kegiatan fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan layanan perda berbasis digital.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi M.Ali Zaini, SH,MH mengatakan, Pemprov Jambi siap menerapkan E- Perda pada tahun 2021 ini. "Pemprov Jambi siap, untuk tenaga admin (personal insert) sudah ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Hukum. Disamping itu username sudah ada dan tinggal tahapan upload dokumen nantinya," ujar Ali.

Menurut Ali, diharapkan dengan E-Perda fasilitasi Perda bisa lebih cepat karena kebutuhan daerah beragam. Ini dikarenakan produk hukum menjadi landasan hukum daerah. "Kalau hasil fasilitasi e-Perda bisa cepat, terarah dan terukur, maka bisa diukur durasi jadwal setiap tahapannya, dan bisa membantu daerah lebih cepat realisasi penerapan kegiatan," tambahnya.

Karo Hukum menambahkan, untuk jumlah calon perda yang akan diupload tergantung perencanaan dalam propemperda.
Selain itu juga harus memperhatikan persyaratan yang harus dilewati, yakni hasil pembicaraan tingkat 1 di DPRD, lalu hasil pencermatan dan tandatangan karo hukum serta kepala perangkat daerah yang memprakarsai, dan terakhir harus ada berita acara paripurna.

Untuk kabupaten/kota nantinya juga Biro hukum Provinsi yang akan memfasilitasi. Dan sudah disiapkan juga saru admin lainnya untuk fasilitasi kab kota. "Karena provinsi sebagai wakil pemerintah pusat memfasilitasi perda/perbup untuk Kabupaten/Kota juga," sebutnya.

Disamping itu, dari arahan pusat, lanjut Ali, untuk menekan jumlah produk hukum yang ibaratnya disusun tapi tak ada penerapan nyata. "Arahan dari pusat jangan terlalu banyak Perda lagi, jadi harus benar-benar disisir," sebutnya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) meluncurkan Aplikasi e-Perda. Acara dilakukan secara langsung dan melalui virtual pada hari Rabu (13/01) dengan diikuti Kepala Biro Hukum Provinsi se-Indonesia.

“Aplikasi e-Perda adalah sebuah inovasi dan terobosan yang dilahirkan Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah,” kata Dirjen Otda Akmal Malik.

Akmal juga menambahkan, aplikasi e-Perda dapat mempercepat proses kegiatan dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah, sehingga Pemerintah daerah tidak perlu membuat sistem aplikasi sejenis dan cukup menggunakan sistem e-Perda tersebut dalam menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

“Sistem aplikasi e-Perda akan terus dilakukan pengembangan dengan rencana tiga tahapan sebagai rencana project peningkatan layanan kegiatan pembentukan produk hukum daerah. Aplikasi ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana jika tidak turut disertai partisipasi dari seluruh pemerintahan daerah,” tuturnya. (aba)