Semua Pihak Dukung KI Kemingking

Senin, 22 Februari 2021 - 07:20:52 - Dibaca: 2622 kali

Google Plus Stumbleupon


SALAM SINERGI : Pj Gubernur Jambi (Tengah) bersama Dirut JKE (Kanan) beserta Pemprov, Pemkab Muaro Jambi serta DPRD Provinsi Jambi seusai pembahasan percepatan pembangunan KI Kemingking
SALAM SINERGI : Pj Gubernur Jambi (Tengah) bersama Dirut JKE (Kanan) beserta Pemprov, Pemkab Muaro Jambi serta DPRD Provinsi Jambi seusai pembahasan percepatan pembangunan KI Kemingking / Jambi Ekspres Online

Pemda Lakukan Percepatan Penyesuaian RTRW

JAMBI - Pemerintah daerah di Provinsi Jambi berkomitmen mendukung penuh Kawasan Industri (KI) Kemingking yang akan menjadi penopang perekonomian Jambi dalam waktu dekat. Komitmen itu ditunjukkan dengan sinergi percepatan pembahasan penyelesaian izin Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah sebagai langkah lanjutan Peraturan Presiden yang sudah dikantongi.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 06.51.54

 Pj Gubernur Jambi Dr.Hari Nur Cahya Murni, M.Si Saat Memberikan Arahan

Pada Sabtu (21/2) dilakukan koordinasi antara PT Jambi Kemingking Ecopark (JKE), Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan juga Komisi III DPRD Provinsi Jambi. Langkah percepatan ini dilakukan di KI Kemingking, Kabupaten Muaro Jambi.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 06.54.08

Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si menekankan dari pembahasan ini semua pihak mendukung disertai dengan beberapa catatan yang diharapkan dapat diselesaikan segera.

Hari mengatakan jika berbicara hirarki peraturan perundang-undangan yakni Perpres nomor 18 tahun 2020 dan juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 semua sudah satu jalur memajukan KI Kemingking.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 06.57.20

Direktur Utama PT JKE Ir. Chairil Guo mempresentasikan KI Prioritas Nasional Kemingking - Jambi Integrated City (JIC)

Atas dasar sisi hirarki Perpres yang lebih tinggi, maka RPJMD provinsi dan kabupaten nantinya semua akan dibangun dengan peraturan daerah yang mengikuti pusat. Nantinya ini berguna sebagai landasan kelanjutan pembangunan KI.

"Kami akan pelajari cepat harapan ketua komisi III (bidang Pembangunan) DPRD Provinsi Jambi sepanjang tak melanggar perundang-undangan, apakah di UUJK dan Peraturan Pemerintah (PP) membolehkan terlebih dahulu (dijalankan pembangunan) sambil menunggu Peninjauan Kembali (PK). Hal ini karena dari kendala RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi jambi ada masuk RTRW," sebutnya saat memberikan penjelasan di Kemingking.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 06.51.53

 Peta Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi Yang Tak Termasuk ke dalam KI Prioritas Nasional Kemingking

Dikatakan Hari dari pedoman RZWP3K ini kelanjutan pembangunan KI di Kemingking tak ada kendala dari kecepatan waktu. "Kita akan lihat apa ada peluang (pembangunan) sambil menunggu, nanti kalau betul tak ada kendala, akan ada ribuan tenaga kerja yang akan masuk penyerapan tenaga kerja kawasan ini," tegasnya.

"Saya mohon izin untuk 1 hingga 2 hari untuk mempelajari dengan seksama apakah diperkenankan, jika diperkenankan kita bisa maju sambil menunggu proses PK RTRW Provinsi jambi," tambahnya.

Terlebih, secara kebetulan untuk PK dirinya juga merupakan Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah (Bangda) yang membantu daerah melakukan fasilitasi dan evaluasi RTRW provinsi.

Sebelumnya di tempat yang sama, Direktur Utama PT JKE Ir. Chairil Guo dalam presentasinya dihadapan Pemda memaparkan, dalam pembangunan kawasan (117ha) yang akan dikerjakan dalam waktu dekat pihaknya sudah mengantongi izin lokasi. Dan sedang diproses AMDAL dan izin lingkungan yang nantinya dibangun pabrik sarang burung walet dari investor dari Shanghai China.

Disamping itu, juga diperlukan kesesuaian tata ruang untuk bisa dilakukan pembangunan area lainnya. Untuk itu sangat dibutuhkan sinergi dan kerjasama semua pihak."Jika sudah dapat kesesuaian tata ruang maka kami bisa melakukan pembangunan. Untuk saat ini kami membangun infrastruktur dasar berdasarkan SPPL yakni untuk jalan target 12 Kilometer dengan lebar 45 Meter pada areal tahap satu (117ha) yang sudah berjalan," katanya.

Ia menjelaskan terdapat tiga tahap pengembangan yakni pertama pada 2020 hingga 2023. Akan dibangun pada lahan seluas 300 hektar, yang meliputi pembangunan food center, pabrik sarang burung walet, akan juga disiapkan danau sekitar 12 hektar, dan akan dibangun juga driving golf, tangki timbun, pergudangan, rumah subsidi dan industri agro dan hilirisasinya.

Lalu tahap kedua pada 2023 hingga 2025 akan dibangun 960 hektar, yang akan dikembangkan industri yakni perusahaan kapasitas besar seperti industri hilirisasi agro (sawit, karet, kelapa, dan lainnya). "Dan ketiga pengembangan pada 2026 hingga 2029 akan fokus supporting industri," jelasnya.

Pihaknya juga menyebut ada lahan yang belum bisa dikembangkan lantaran berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang perlu diubah RTRWnya. "Lahan 128 kami tak bisa kembangkan karena dihimpit lahan HGU. Untuk ini kami mohon percepatan penyelesaian RTRW-nya," kata Chairil.

Sementara itu Bupati Muaro Jambi Masnah Busro mengatakan, dirinya berbangga hati Muaro Jambi termasuk sebagai kawasan industri nasional. Kendala saat ini diakuinya, memang terkait Izin kemingking Ecopark yang belum selesai di tataran kabupaten.
"Kita minta pembahasan ini dapat dituntaskan bersama, kepada ibu Pj Gubernur yang juga sebagai dirjen bangda untuk selesaikan masalah ini, saya sangat suport karena akan berdampak baik untuk Muaro jambi, merupakan pekerjaan luar biasa dan sangat strategis juga didukung exit tol dekat," katanya.

Senada dengan yang lainnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi menyatakan harus ada singkronisasi, dan siap mendukung percepatan jika menjadi tugas pokok dan fungsi DPRD. "Tinggal Singkronisasi Pemprov dan Pemkab agar bisa selaras dalam pemanfaatan pola penataan ruang sedangkan jaringan struktur ruang mungkin sudah rampung." katanya.

Ia menambahkan, tak ada alasan daerah tak mensuport KI Kemingking jika bisa memberikan lapangan pekerjaan yang banyak dan ekonomi yang tumbuh serta pajak yang bisa dimanfaatkan daerah. "Tinggal percepatan perizinian yang kita dorong untuk ekonomi bertumbuh, harapan kami Pj Gubernur bisa bawa persoalan ke pusat apalagi ini menyangkut tata ruang yang kebetulan Pj Gubernur merupakan Dirjen Bangda, dan kita berharap banyak, karena dia yang mengawaki urusan tata ruang daerah. Dan beliau akan mempelajari juga dahulu agar tak menumbur kerangka regulasinya," ujarnya.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi Doni Iskandar menyebutkan tata ruang Provinsi Jambi sudah berproses, namun dikarenakan melihat anjuran pusat harus dipadu serasikan dengan RZP3KP maka saat ini sedang masuk konsultasi dan dalam pembahasan juga sudah memasukkan KI Kemingking. "Saya juga ketemu dengan teman-teman di Bappenas mereka juga sangat mendorong pembangunan KI ini, karena dasar berfikirnya Provinsi Jambi tak memiliki output jika tol Jambi Transumatera selesai," katanya.

Menurut Donny, KI Kemingking merupakan satu jalur dengan pelabuhan ujung jabung sehingga bisa bertemu untuk pemasaran produk masa yang akan datang. Terkait daerah yang disebut termasuk dalam kawasan cagar budaya, Doni menyebut dari peta yang ditampilkan sekarang sudah tampak delineasinya bahwa KI kemingking bukan termasuk daerah perlindungan cagar budaya tersebut. Bahkan Doni menyebutkan daerah sekitar merupakan kawasan pengembangan yang berkembang dengan sendirinya.
Seperti pelabuhan talang duku merupakan aset nasional, dapat lihat sekarang kondisinya berebut dengan permintaan pasar disana, serta terlihat sangat pesat pada beberapa tahun terakhir. (aba/adv)