Dipecat Junta Militer, Dubes Myanmar untuk PBB Melawan

Senin, 01 Maret 2021 - 07:31:04 - Dibaca: 389 kali

Google Plus Stumbleupon


Duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun berjanji melawan setelah dipecat junta militer (United Nations TV/Handout via REUTERS)
Duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun berjanji melawan setelah dipecat junta militer (United Nations TV/Handout via REUTERS) / Jambi Ekspres Online

NEW YORK — Utusan Myanmar untuk PBB di New York berjanji akan melawan setelah junta militer memecatnya. Hal itu setelah dia mendesak negara-negara menggunakan segala cara untuk menindak kudeta militer 1 Februari terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

“Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa,” kata Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kyaw Moe Tun kepada Reuters.

Televisi pemerintah Myanmar pada Sabtu mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena dinilai oleh militer mengkhianati negara.

Sementara itu, PBB tidak secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun. Dengan demikian, Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk PBB saat ini.

“Kami belum menerima pernyataan apa pun mengenai perubahan perwakilan Myanmar di PBB di New York,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, pada Jumat (26/2) memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB agar tidak mengakui atau melegitimasi junta militer Myanmar.

Jika junta militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan mengirim utusan baru untuk PBB, junta akan memicu pertarungan di badan dunia itu. Dan, dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB.

PBB sebelumnya harus menangani klaim berbeda soal perwakilan di badan dunia itu. Pada September 2011, Majelis Umum PBB menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu diambil PBB setelah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Eropa mengakui otoritas baru Libya.

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB bahwa dia berbicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan kudeta militer ilegal dan inkonstitusional. Para anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan komite tersebut adalah pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional.

Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta tersebut gagal. Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan Tiongkok. (jpg/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id