Haris-Sani Mengalami Ketidakadilan di Mahkamah Konstitusi

Rabu, 31 Maret 2021 - 09:09:38 - Dibaca: 2789 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

Oleh Abdul Bari Azed

 MAHKAMAH Konstitusi dialam sengketa pilgubJambi telah memutuskan PSU (Pemungutan Suara Ulang ) di 88 TPS  di lima kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Putusan MK yang dibacakan pada hari Senin 22 Maret 2021 yang baru lalu yang sempat beberapa kali penundaan waktunya itu  mengabulkan sebagian dari permohonan Pemohon CE-Ratu dalam perkara Nomor 130/PHP GUB-XIX/2021.

 

Adapun PSU tersebut adalah sebagai berikut :

 

  1. Kabupaten Muaro Jambi  a.Kecamatan Sungai Gelam (1) Kel/desa SunaiGelam di TPS 04 dan TPS 05 (2) Kel/Desa Ladang Panjang diTPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14,TPS1 6 danTPS 19..
  2. Kecamatan Sungai Bahar (1) Kel/Desa Tannjung Harapan di TPS 04, (2) Kel/DesaMekar Sari Makmur  di TPS 055 danTPS 06,Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05. (3) Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03,TPS 04, TPS 07 dan TPS 0.
  3. Kecamatan Jambi Luar Kota (!) Kel/Desa Pijoan di TPS 02,TPS 03, TPS 04, TPS 08,TPS 10 danTPS12, Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 danTPS 05, Kel/Desa Rengas Bandung di TPS01, TPS 02, dan TPS 06. (4) Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01 (5) Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01 (6) Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02, (7) Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02, dan TPS,03, (8) Ke/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05 dan TPS 06. (9) Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04, (10) Kel/Desa Senaung di TPS 04 (11) Kel/Desa Kademangan di TPS04, (12) Kel Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19 (13) Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 003, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08, (14) Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05.

 

  1. Kabuaten Kerinci
  2. a) Kecamatan Danau Kerinci  di Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01,
  3. b) Kecamatan Sitinjau Laut

di Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02

  1. c) Kecamatan Bukit Kerman (1) Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01, (2) Kel/Desa Lolo Hilir  di TPS 01, (3) Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01, d) Kecmatan Gunung Raya di Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02.

 

  1. Kabupaten Batanghari
  2. a) Kecamatan Bajubang (1) Kel/Desa Bungku di TPS 04 (2) Kel/Desa Bajubang di TPS10 (3) Kel/Desa Penerokan di TPS 17
  3. b) Kecamatan Mersam (1) Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03, (2) Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08.
  4. c) Kecamatan Maro Sebo Ulu pada Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02 d)Kecmatan Muaro Bulian pada Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01.

 

4) Kota Sungai Penuh  di Kecamatan Koto Baru pada Kel/Desa Duyng Sakti di TPS 01.

 

  1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  2. a) Kecamatan Sadu  pada Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01danTPS 05,
  3. b) Kecamatan Mandahara pada Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08,
  4. c) Kecamatan Dendang  (1) Kel/Desa Dendang di TPS 03, (2) Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03. (3) Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06 (4) Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01dan TPS 08 (5) Kel/Desa Catur ahayu di TPS 01dan TPS 06.

 

Putusan PSU menngkat

 

Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pilkada serentak 2020 menngkat dibandingkan dengan pilkada serentak 2015. Menurut catatan peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Pada pilkada 2015 terdapat tempat putusan MK berupa PSU, sedangkan pada pilkada serentak 2020 ada 13 perkara yang mengabulkan sebagian permohonan. Selanjutnya menurut Kode Inisiatif latarbelakang terjadinya putusan PSU oleh MK sebagian besar disebabkan persoalan pelanggaran penyelenggara pilkada.Pelanggarannya beragam, mulai dari pembukaan kotak suara tanpa mematuhi aturan yang berlaku, pemilih yang memilih lebih dari satu kali,,daftar pemilih tetap (DPT),yang tidak logis dan valid serta penyelenggara yng tidak profesional. Selanjutnya pelanggaran yang menyebabkan PSU pada pilkada serentak 2020 karena penyelenggara yang tidak siap,baik dari tata cara dan prosedur pemilihan maupun persoalan hak pilih. Dalam sidang pengucapan putusan MK memerintah KPU melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) antara lain, Pilbup Wondama, Papua Barat, Pilbup Yalimo, Papua, Morowali Utara, Sulawesi Tengah,Pilgub Kalimantan Selatan,Nabire, Sekadau, Kalimantan Barat 

dan Pilgub Jambi.  

 

29.278 suara di 88 TPS

 

Dalam pemungutan suara ulang (PSU) di 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota suara yang diperebutkan adalah sejumlah 29.278 suara. Jumlah tersebut berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jambi 2020 yng ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Jambi. Dari hasil pemungutan suara yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 selisih antara pasangan calon Cek Endra-Ratu Munawaroh  dan Al Haris-Abdullah Sani adalah sebanyak 10.283 suara. Ini setelah dilakukan pengurangan terhadap 88 TPS yang akan dilakukan PSU.

Pada pilgub Jambi bulan Desember 2020 yang lalu di 88TPS tersebut pasangan CE-Ratu mendapat 6.175 suara, Fachrori-Syafril 4. 054 suara serta Haris-Sani memperoleh 7.310 suara. Sehingga perolehan suara total pasangan CE-Ratu 585.203 dikurangi 6.175  suara menjadi 579.028, Fachrori Umar-Syafril  dari 385.388 dkurangi 4.054 menjadi 381.334 suara serta Haris-Sani dari  596.621 dikurangi 7.310 menjadi 589.311 suara. Sedangkan untuk total suara di 88 TPS yang bakal dilakukan PSU 

sebanyak 29.278 suara, sedangkan jumlah pemilih yang hadir keTPS pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu adalah 18.686 pemilih dengan total suara sah 17.539 suara dan suara tidak sah 1.142 suara.

 

Sebagai tindak lanjut di PSU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret 2021 telah berkirim surat kepada KPU Provinsi Jambi dengan Nomor : 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan PSU pelaksanaan putusan MK di Provinsi Jambi.. Antara lain sebagai berikut :

  1. Menetapkan jadwal PSU pada 88 TPS b.Menyosialisasikan kepada peserta pemilihan,seluruh pemangku kepentingan dan pemilih di TPS yang PSU 
  2. Tidak melaksanakan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye
  3. Menyiapkan daftar pemilih
  4. Berkoordinasi dengan Bawaslu terhadap hasil pencermatan daftar pemilih
  5. Memastikan pemenuhan dan ketersediaan logistik
  6. Pemenuhan anggaran PSU serta
  7. Menetapkan Rekapitulasi Hasil perhitungan suara ulang. Melihat kepada petunjuk KPU RI ini hendaknya KPU Provinsi Jambi harus bertindak lebih profesional lagi sehingga PSU dapat berjalan dengan baik dan lancar.

 

Kembali kepada judul tulisan ini, Haris-Sani  mengalami ketidakadilan di Mahkamah Konstitusi, dimana KPU Provinsi Jambi sebagai Termohon telah lalai dan tidak cermat sehingga yang jadi korban adalah PihakTerkait  pasangan terpilih Haris-Sani. Dengan mudahnya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi  yang berjumlah Sembilan orang itu dengan mengabaikan hampir dua juta pemilih di Provinsi Jambi. Menurut catatan penulis pilkada serentak di Provinsi Jambi telah berlangsung aman dan angka partisipasi pemilih sekitar 80 % .

Sengketa pilkada adalah sengketa politik yang diproses dan diputus harus dengan kehati-hatian. Ini bukan perkara perdata dengan mudahnya memberikan pertimbangan hukum tidak memikirkan akibat dari keputusan MK tersebut.Yang Mulia Hakim MK tidak mempertimbangkan dengan cermat seluruh bukti dan kesaksian dari Termohon KPU Provnsi Jambi serta Bawaslu. Pihak Terkait Haris-Sani dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-189 serta Lima orang Saksi  masing-masing Adel Taianda dari Kota Sungai Penuh, Candra Wijaya dari Tanjung Jabung Timur, Puspa Sari dari Sungai Gelam Muaro Jambi, Rizki Ramadhan dari Muaro Jambi serta Rita Mairi Yanto tim sukses Haris-Sani. Agaknya Yang Mulia Hakim MK tidak mempertimbangkan dampak putusannya terhadap kepentingan publik serta kepentingan Negara, dimana perekonomian negara kita sedang sulit dimasa pandemi covid-19 ini dimana KPU Provinsi Jambi harus menyiapkan anggaran untuk PSU tersebut..

 

Nampaknya konsep negara hukum tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak dari zaman purba hingga sekarang ini. Hanya dalam praktik ketatanegaraan orang masih pesimis, bahwa apakah negara hukum  tersebut sudah  dilaksanakan sepenuhnya apa belum.Hal ini tentu dapat dipahami karena dalam praktik,pengertian yang bersih menurut teori , masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan,sebab cita-cita universal mengenai negara hukum (rechsstaat) yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktik.Jika keadaan ini terus menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formal, sedang dalam praktek kenyataannya sudah jauh menyimpang .dari apa yang dicantumkan dalam konstitusi,dan seolah-olah negara hukum itu hanyalah suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3)  UUD 1945  hasil amandemen disebutkan bahwa: negara Indonesia adalah negara hukum.

 

*) Penulis adalah Guru Besar FH Unbari,serta anggota majelis pengajian Kumpeh Daaru Tauhid  (KDT) Muaro Jambi.