Kubu AHY Berdalih tak Pernah Menuduh Presiden, Kubu Moeldoko yang Harus Minta Maaf ke Jokowi

Senin, 05 April 2021 - 07:19:28 - Dibaca: 251 kali

Google Plus Stumbleupon


AHY membuat pernyataan resmi usai Partai Demokrat kubu Moeldoko dinyatakan kalah oleh Pemerintah Jokowi. Foto: Mufit/PojokSatu.id
AHY membuat pernyataan resmi usai Partai Demokrat kubu Moeldoko dinyatakan kalah oleh Pemerintah Jokowi. Foto: Mufit/PojokSatu.id / Jambi Ekspres Online

JAKARTA – Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kisruh internal partai mereka. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Minggu (4/4), dikutip dari Antara.

Herzaky menyatakan, justru yang harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi adalah Partai Demokrat kubu Moeldoko.

 

“Kubu Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden,” ujarnya.

Herzaky berdalih, pihaknya selama ini tidak pernah menuding Presiden Jokowi terkait dalam kisruh partai yang berujung Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang itu.

“Kami sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin,” kata dia.

Ia berdalih, bahwa apa yang disampaikan selama ini hanya ingin mengungkap adanya upaya mencatut Presiden Jokowi.

“Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” sambungnya.

Selain meminta maaf kepada Presiden Jokowi, kata dia, kubu Moeldoko juga harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, ada dua hal yang mendasari hal itu. Pertama, karena KLB Deli Serdang dianggap membuat bising ruang publik dan tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani.

 

“Justru kelompok Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” tegasnya.

Kedua, Moeldoko telah membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi dan waktu untuk urusan KLB.

Padahal, imbuhnya, mereka bisa lebih produktif ketimbang sekedar melayani kubu Moeldoko yang disebutnya memaksakan diri. “Kepentingan rakyat jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” tandas Herzaky.(ruh/pojoksatu)

Sumber: www.pojoksatu.id