DPRD Kota Jambi Gelar Paripurna Agenda LKPj Tahun 2020

Rabu, 07 April 2021 - 14:19:58 - Dibaca: 318 kali

Google Plus Stumbleupon


Anggota DPRD Kota Jambi saat hadir paripurna LKPj Wali Kota Jambi 2020.
Anggota DPRD Kota Jambi saat hadir paripurna LKPj Wali Kota Jambi 2020. / Jambi Ekspres Online

JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, menggelar rapat paripurna beragendakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Jambi tahun 2020, Senin (5/4).

F SOC BW (2)

Wakil Walikota Jambi Maulana saat menyampaikan LKPj Wali Kota Jambi 2020

Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana berkesempatan menyampaikan LKPJ tahun 2020 tersebut. Rapat paripurna ini, dipimpin Ketua DPRD Putra Absor Hasibuan, didampingi MA Fauzi, Pangeran HK Simanjuntak, RR Nully Kurniasih Kawuri, selaku Wakil Ketua DPRD dan Sekwan Nella Ervina.

F SOC BW (3)

Penyerahan LKPj Wali Kota Jambi 2020 oleh Wawako Maulana.

Dalam penyampainannya, Maulana menyebutkan LKPj ini merupakan  amanat dari Permendagri No 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Permen No 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bagian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

F SOC BW (4)

Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mulai paripurna.

“Selain itu, LKPj adalah suatu kewajiban kepala daerah dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah selama 1 tahun anggaran yang tetntunya akan menjadi media evaluasi bagi kita semua,” sebutnya.

F SOC BW (6)

Pimpinan DPRD saat hadir paripurna

Lanjutnya, adapun subtansi dari LKPj ini mencakup beberapa hal. Seperti kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

F SOC BW (7) (1)

Penyampaian LKPj Walikota Jambi 2020

“Berbagai upaya dan strategi telah ditempuh Pemkot Jambi sepanjang tahun 2020, termasuk di masa pandemi Covid-19. Di antaranya adalah mengurangi  dan merasionalisasi belanja daerah pada kegiatan yang tidak efektif,” terangnya.

Beberapa langka dan kebijakan pun diambil selama tahun 2020. Seperti merefocusing APBD tahun 2020 sebesar Rp 58,21 miliar, kebijakan stimulus bagi dunia usaha dan masyarkat, dan kebijakan ekonomi sosial kemasyarakatan.

Sejalan dengan itu, pihaknya terus berupaya memperkuat sektor-sektor perekonomian dan jasa yang terdampak pandemi untuk menjaga dan memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi, kinerja pengelolaan ekonomi daerah juga ditunjukkan dengan perkembangan inflasi daerah. Inflasi Kota Jambi tercatat sebesar 3,09 persen tahun 2020,” pungkasnya. (hfz)