PSU 27 Mei 2021 KPU Provinsi Jambi Harus Lebih Profesional

Senin, 03 Mei 2021 - 15:15:22 - Dibaca: 372 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

Oleh: Abdul Bari Azed*

PILGUB Jambi yang digelar 9 Desember 2020 yang baru lalu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 22 Maret 2021 akan berlanjut dengan PSU (Pemungutan Suara Ulang) tanggal 27 Mei 2021. Semula KPU menetapkan PSU tanggal 5 Mei 2021 karena pada tanggal tersebut sangat mepet waktunya dengan Lebaran Idulfitri 1442. KPU Provinsi Jambi dengan Surat Keputusan Nomor 10/PP.01.2/Kpt/Prov/IV/2021 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PSU paska Putusan MK dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi.Dengan dasar pertimbangan serta pendapat dan konsultasi dengan KPU RI dipilihlah alternatif ke dua tanggal 27 Mei 2021 yang masih dalam jangka waktu yang ditetapkan MK yaitu 60 hari kerja sejak tanggal 22 Maret 2021. Adapun tahapan krusial PSU Pilgub Jambi adalah diawali dengan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS pada 10 April 2021, pengadaan logistik 12 April 2021, dan distribusi tanggal 22 April 2021, PSU 27 Mei 2021, dilanjutkan dengan rekapitulasi secara berurut tingkat kecamatan 28 Mei, rekapitulasi tingkat kabuapten/kota pada tanggal 1 Juni, dan rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 3 Juni setelah rekapitulasi dilanjutkan dengan penetapan sebagai calon terpilih paling lambat tiga hari setelah rekapitulasi tingkat provinsi.

 

Putusan MK tentang PSU nampaknya sepanjang sidang putusan bulan Maret-April 2021 selain  pilgub Jambi, ada pilgub Kalimantan Selatan dan 14 pilbup/pilwako. PIlgub Jambi meliputi 88 TPS yang tersebar di  41 kelurahan/desa, di 15 kecamatan  dan di 5 kabupaten/Kota. Adapun pilbup/pilwako yang diperintahkan MK untuk PSU adalah Kabupaten Teluk Wandana, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Indragiri Hulu,Kabupaten Labuhan Baru Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Halmahera Utara,Kabupaten Nabire dan Kabupaten Boven Digoe.

 

Kembali kepada PSU Pilgub Jambi yang berjumlah 88 TPS terdiri dari 59 TPS di Kabupaten Muraro Jambi 7 TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,7 TPS di Kabupaten Batanghari, 14 TPS Kabupaten Kerinci serta1 TPS di  Kota Sungai Penuh.,

PSU pilgub Jambi ini baru pertamakali dalam sejarah pemilihan Gubernur Provinsi Jambi. Melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilgub Jambi dalam pertimbangan hukum nya bahwa telah terjadi pemilihan yang dilakukan pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di provinsi Jambi serta KPU diragukan oleh MK sengaja membiarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara.Menurut MK KPU sebagai penyelenggara pilkada diragukan profesionalitasnya dan integritasnya. Kalau kita mau jujur, tentang pemilih yang harus memenuhi syarat antara lain harus memiliki e-KTP kesalahan tersebut tidak dapat kita timpakan seratuspersen kepada KPU karena berdasarkan Perturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013.Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-e adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. KTP-e adalah salah satu dari kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan disamping ada Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK serta Kartu Keluarga disingkat KK. Menurut hemat penulis bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi  tanggal 9 Desember 2020 yang baru lalu dimulai dari tahap pesiapan pelaksanaan,pendaftaran,penetapan pasangan calon,pemutakhiran data Pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara,dan daftar pemilih tetap,sosialisasi, kampanye, sampai dengan pelaksanaan pemungutan,penghitungan dan rekapitulasi perhitungan suara tidak terdapat masalah,sehngga Pemilihan berlangsung dengan lancar dan aman sesuai tahapannya.,.

 

Komisi Pemilihan Umum 

 

Kita melihat betapa peranan yang sangat signifikan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Setelah Orde Baru atau lebih tepatnya setelah perubahan UUD NRI tahun 1945,lembaga penyelenggara pemilu secara konsisten dinamai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nama ini sebenarnya dapat ditemukan dalam Pasal 22E UUD NRI tahun 1945 yang menyebut komisi peilihan umum dengan huruf kecil yakni " k (kecil), p (kecil)dan u (kecil). Hal ini bermakna konstitusi tidak bermaksud menyebut lembaga penyelenggara pemilu harus dinamai KPU,dimana bisa saja dengan nama lain.

Namun para pembentuk undang-undang penyelenggara pemilu berikhtiar untuk memastikan bahwa lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi PemilihanUmum (KPU).Secara luas, lembaga penyeleggara pemilu yang disebut "lembaga pemilihan umum" dengan huruf kecil di dalam konstitusi dapat dimaknai bahwa KPU,Bawaslu,dan DKPP adalah merupakan lembaga satu kesatuan sebagai komisi pemilihan umum.

Itulah sebabnya, pembentukan KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan DKPP. sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu merupakan bagian dari  satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu yang ditetapkan dalam satu undang-undang agar pemilu dapat dilaksanakan dengan asas langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil. 

Pengaturan tentang Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-undang Nomor15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menempatkan KPU sebagai organisasi yang secara eksistensial berjenjang struktur organisasinya. Oleh sebab itu disebutkan bahwa" KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis " sebagaimana disebutkan  bahwa:

(1) KPU berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) KPU provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.

(3) KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum memiliki tiga jenis tugas,sebagaimana pemilu yang juga memiliki tiga jenis, yakni pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah.Pembagian jenis tugas terebut terjadi sebelum kodifikasi Undang-Undang Pemilu, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif,pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah penyelenggara pemilu memiliki kewajiban antara lain: a. melaksanakanseluruhtahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu, b. memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden,dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara,c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat,d.melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta e. mengelola, memeihara, dan merawat 

arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip/dokumen yang disusun oleh KPU .dan Arsip Nasional Republik Indonesia(ANRI).

 

Badai Menerpa

 

Melihat kepada tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diusaikan tersebt diatas betapa berat tugas dan tanggung jawab komisioner KPU.Khusus untuik KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di Jambi, terutama melaksanakan PSU pilgub Jambi tanggal 27 Mei 2021 mendatang ini. KPU harus mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan petunjuk KPU-RI dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Petunjuk KPU-RI antara lain, a. menyosialisasikan kepada peserta pemilihan,seluruh pemangku kepentingan dan pemilih di TPS yang melaksanakan PSU berkenaan dengan pelaksanakan dimaksud, b. tidak melaksanakan kampanye dan tidak memfasilitasi kegatan kampanye, c. menyiapkan daftar pemilih d. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap hasil pencermatan daftar pemilih e. menyiapkan badan adhoc,dengan melakukan evaluasi dan menetapkan kembali atau mengganti PPK,PPS dan KPPS yang baru, f. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan PSU kepada badan adhoc, g. pemenuhan anggaran PSU, h.berkoordinasi dengan pemprov Jambi berkenaan dengan anggaran,berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jambi berkenaan dengan dukungan keamanan serta dengan Bawaslu Provinsi Jambi berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara.

Di tengah pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jambi dan dalam proses persidangan di Mahkamah Konxtitusi mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan kita semua dikejutkan dengan adanya Keputusan DKPP  Nomor 43-PKE-DKPP/1/2021 tentang teguran keras kepada  onkum komisiober KPU Provinsi Jambi yang berinisial S yang diduga.melakukan tindakan berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan perbuatan membocorkan data pemilih yang menurut Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019  yang menyebutkan bahwa Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.Serta data Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Putusan DKPP terbelah dua yakni 5 komisionernya menjatuhkan putusan dengan Peringatan Keras, sedangkan dua komisionernya yang lain menjatuhkan putusan Pemecatan terhadap oknum S...

Perbuatan komisioner S ini  merupakan perbuatan yang memalukan ini merupakan badai yang menerpa KPU Provinsi Jambi, dan telah menciderai demokrasi rakyat Jambi.Meskipun oknum S ini telah mengundurkan diri tapi perbuatannya telah mencoreng lembaga KPU,sebagai satu-satu-satu-nya lembaga penyelenggara pemilu dan plkada. Pengamatan penulis oknum S ini cukup cerdas dan potensial akan tetapi kato bahaso Jambi itu "agak lasak dikit",dan sangat berbeda dengan sang Ketua KPU Provinsi Jambi H.M.Subhan yang sangat rendah hati, tawadhuk serta selalu istiqomah. Padahal hampir sebagian besar komisioner KPU Provinsi Jambi sekarang ini masa jabatannya dua periode.Mereka yang menjadi komisioner KPU Provinsi Jambi adalah orang-orang pilihan yang telah melalui seleksi yang ketat dengan latar belakangan pendidikan dan pengalaman yang memadai.

Tentu saja kita semua berharap kepada KPU Provinsi Jambi lebih profesional di dalam melaksanakan PSU pigub Jambi di 88 TPS pada tanggal 27 Mei 2021 yang akan datang.Semoga.

 

*) Penulis adalah Guru Besar FH Unbari,serta anggota Majelis pengajian Kumpeh Daarut Tauhid (KDT) MUaro Jambi.