Ibas: Jujur, Kita Ini Ingin “Gunting Pita Presiden” Terus Berlanjut

Selasa, 14 September 2021 - 13:54:51 - Dibaca: 322 kali

Google Plus Stumbleupon


Wakil Ketua Badan Anggaran Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghadiri Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9)
Wakil Ketua Badan Anggaran Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghadiri Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9) / Jambi Ekspres Online

JAKARTA — Wakil Ketua Badan Anggaran Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghadiri Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9). Rapat kali ini membahas materi panja asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Ibas mengungkapkan ada beberapa pandangan terkait pembahasan rapat kali ini. Pertama, sebagai negara berkembang, kondisi pandemi Covid-19 membuat Indonesia menjadi kurang beruntung dan semakin sulit.

“Sedikit kurang beruntung kita ini. Negara berkembang. Tapi kena pandemi pula, sudah 2 tahun, ya jadi serba sulit,” ujar Ibas dalam keterangannya, Senin (13/9).

Kemudian pembahasan kedua menurut Ibas, soal keberlangsungan program ‘gunting pita’ atau yang mengacu pada program-program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ibas berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang sudah ada sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bisa dikebut dan segera selesai. Pasalnya, banyak sekali program yang tengah berjalan tapi tidak kunjung jelas akhirnya.

“Jujur, kita ini ingin ‘gunting pita Presiden’ ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai,” katanya.

“Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans-Sumatra misalkan yang sudah banyak dibahas. Saya juga bermimpi, mewakili Dapil Jatim VII, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” tambahnya.

Pembahasan ketiga, Ibas mempertanyakan soal ‘roadmap’ pemerintahan saat ini. Di masa Presiden RI ke-6 SBY dulu, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

“Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya. Bukan hanya sekadar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja), tapi yang berkelanjutan,” tanyanya.

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Akan tetapi, dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.

 

Kata dia, di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif.

“Tapi terkadang apakah semua pihak harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi,” katanya.

Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar Rp 2708,7 triliun sementara perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar Rp 1840,7 triliun.

“Akibatnya, defisit anggaran pada RAPBN 2022 sebesar Rp 868,0 triliun atau 4,85?ri PDB. Defisit Rp 77,3 triliun setelah memperhitungkan pembiayaan investasi serta kewajiban penjaminan dari pemerintah, total pembiayaan anggaran adalah Rp 868,0 triliun,” lanjutnya.

Selanjutnya, Ibas Yudhoyono juga mempertanyakan soal inovasi yang diambil pemerintah saat pandemi ini, apakah ada inovasi baru atau program lama mana saja yang sekiranya dilanjutkan.

“Dari berbagai kebijakan defisit dan pembiayaan yang dicanangkan dalam RAPBN 2022, kebijakan apa saja yang merupakan inovasi atau langkah baru atau extraordinary yang diambil pemerintah, berdasarkan pelajaran dari krisis pandemi Covid-19 tahun 2020-2021? Dan kebijakan mana saja yang merupakan kebijakan lanjutan dari program tahun sebelumnya? Sehingga kita tidak hanya mengulang,” tanya Ibas.

Menjawab pernyataan Ibas, pimpinan rapat mengatakan bahwa roadmap memang sangat diperlukan. Ia juga menyampaikan, bahwa jika perlu, roadmap tersebut seharusnya dimasukkan ke UU APBN.

“Apa yang disampaikan Mas Ibas, panja memang perlu merumuskan di Tim Perumus (Timus) (soal) roadmap kebijakan pembiayaan utang jangka pendek, jangka panjang. Bahkan, kalau perlu, panduan tersebut kita masukkan dalam UU APBN,” jawabnya. (jpg/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id