Kubu AHY Yakin Gugatan Yusril Ditolak MA, Ini Cuma Akal-akalan Gerombolan Moeldoko

Sabtu, 25 September 2021 - 13:14:23 - Dibaca: 721 kali

Google Plus Stumbleupon


Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Sibolangit. Foto net
Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Sibolangit. Foto net / Jambi Ekspres Online

JAKARTA-– Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini gugatan yang akan dilakukan Yusril Ihza Mahendra bakal ditolak Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, Anggaran Dasar Rumah Tangga atau AD/ART yang dimiliki Partai Demokorat pimpinan AHY sah secara hukum.

Sebagaimana keputusan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM (Kemunkumham) pada tahun 2020 yaitu AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokorat.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Startegis DPP Partai Demokorat Herzaky Mahendra kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

“Kami berkeyakinan judicial review YIM akan ditolak oleh Majelis Hakim, kepemimpinan AHY akan tetap sah. Karena AHY dipilih oleh AD/ART 2015-2020 dan telah disahkan oleh negara,” ujarnya.

Herzaky juga menilai, apa yang dilakukan kubu Moeldoko tersebut sebagai akal-akalan untuk merebut kepimpinan AHY yang sah dimata hukum.

“Ini cuma akal-akalan gerombolan KSP Moeldoko memperpanjang nafas setelah gugatan demi gugatan mereka satu persatu rontok di pengadilan,” ucapnya.

Menurutnya, uji formil dan materil terhadap AD/ART Parpol Demokrat sungguh mengada-ada.

“Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas parpol, harusnya yang diuji AD/ART seluruh Parpol, termasuk PBB yang diketuai Yusril sendiri. Kenapa kami yang ditargetkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa dirinya menjadi kuasa hukum empat anggota partai Demokrat kubu Moeldoko.

Ia mengatakan, akan mendampingi keempat orang tersebut untuk menggugat AD/ART partai Demokrat ke Mahakamah Agung (MA).

“Benar kantor hukum mereka IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke MA,” ujar Yusril dalam keterangnya, Jumat (24/9).

Yusril menjelaskan, judicial review yang dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat.

Menurutnya, pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Yaitu selaku pihak yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2020 lalu.

Yusril mengklaim, langkah uji formil dan materiil AD/ART partai politik ini merupakan hal baru dalam hukum di Indonesia.

MA berwenang menguji AD/ART partai politik dengan alasan AD/ART dibuat oleh sebuah partai politik atas perintah UU dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.

Namun menurutnya, sejauh ini belum ada lembaga yang menguji ketika AD/ART suatu partai politik bertentangan dengan UU.

“Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya,” ujarnya.

“Ternyata bertentangan dengan UU bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” Sambungnya.

Yusril mengatakan, ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu.

Mahkamah Partai, katanya, tidak berwenang menguji AD/ART, begitu juga dengan pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.

Ia menjelaskan, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Sementara PN hanya bisa mengadili perselisihan internal partai politik jika mahkamah partai tidak mampu menyelesaikannya.

“Karena itu saya menyusun argumen yang Insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli,” kata Yusril.(muf/pojoksatu)