Problematika Penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan bagi Kaum Termarjinalkan

Selasa, 02 November 2021 - 15:12:29 - Dibaca: 744 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

Oleh: Dr. Darmawan Sutawijaya, S.H.,M.H. (Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

Kaum termarjinalkan selalu menjadi isu menarik untuk dibahas jika sudah memasuki tahapan perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu). Banyak persoalan yang dapat digali dan dijadikan objek penelitian terkait keiikutsertakan kaum termarjinal dalam proses pilih memilih yang diselenggarakan oleh Negara pada kurun waktu lima tahun sekali tersebut. Salah satunya terkait dengan status kependudukan bagi masyarakat yang terisolir di daerah, yang secara langsung berdampak pada keikutsertaan mereka dalam pemilihan.

 

Setidaknya ada beberapa kaum termarjinalkan yang letaknya sangat jauh dari akses yang dianggap layak. Seperti pedalaman suku badui dalam di Provinsi Banten, suku mate di Provinsi Aceh, dan suku kubu yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini berdampak pula terhadap status kependudukan mereka yang enggan untuk meninggalkan daerah permukiman yang ia huni. Selanjutnya akan jadi boomerang bagi penyelenggara dalam penyusunan daftar pemilih yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan umum.

Menata Hukum Pemilu

Disadari atau tidak, Undang –Undang tentang pemilu selalu memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam mengakomodir setiap orang yang memenuhi syarat tertentu untuk dapat dijadikan sebagai pemilih. Fleksibelitas definisi menunjukkan adanya keleluasaan bagi penyelenggara untuk menterjemah lebih lanjut mengenai pemilih yang dalam regulasinya sendiri. Dalam arti lain, definisi pemilih dalam Undang-Undang Pemilu dapat diterjemahkan oleh penyelenggara pemilu dalam makna yang luas sebagai bentuk dari upaya perlindungan hak warga Negara untuk berpartisipasi pada pemilu yang digelar.

Dalam faktanya, ada beberapa ketentuan ditingkat regulasi internal penyelenggara pemilu yang saling bertabrakan satu sama lainnya dalam proses penyusunan daftar pemilih ataupun dalam proses pemuktahiran data pemilih yang terkadang tidak memiliki titik temu antara keduanya. Misalkan regulasi yang diterbitkan oleh KPU yang merahasiakan data sementara kependudukan yang telah diterima dari kemendagri. Sementara itu Bawaslu dari berbagai regulasi dalam menjalankan fungsi pengawasannya harus mendapatkan data tersebut yang dijadikan acuan pengawasan.

Persoalan demikian terjadi secara umum sejak digunakan data dari pihak eksternal penyelenggara pemilu sebagai acuan dalam penyusunan daftar pemilih, yang pada akhirnya menghasilkan diskursus antar lembaga.

Dalam persoalan demikian, duduk bersama antar kedua lembaga dalam penyusunan regulasi sangat dibutuhkan. Terlebih lagi untuk memberikan adanya batasan terhadap objek pengawasan dan standar nilai yang dikerjakan dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih ataupun dalam proses pemuktahiran data pemilih.

 

Pemilih Kaum Termarjinal

Kaum termarginal sering kali menjadi korban dari benturan regulasi antar penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu memiliki standar yang berbeda-beda untuk menentukan siapa dan bagaimana seseorang dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Fakta dilapangan menunjukkan, ada sebagian dari kaum termarjinal tidak memiliki data kependudukan, sedangkan secara usia telah dianggap sebagai pemilih. Ini tentu akan menjadi babak baru dan perdebatan yang panjang.

Hal-hal semacam ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang juga belum menemukan solusi yang jitu. Semua memaksakan diri untuk dapat menjalankan regulasi yang bersifat normative, dengan mengindahkan adanya fenomena yang nyata. Solusi terbaik ke depan, tentu penyelenggara harus memberikan suatu regulasi yang fleksibel untuk mengakomodir kepingan fakta yang terjadi. Dengan dalih menegakkan regulasi pemilu, jangan sampai membentuk kevakuman hukum yang pada akhirnya menemui hilangnya hak orang yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan oleh Negara. (*)