Suatu Tinjauan Filosofis Tentang Hukum dan Kekuasaan

Rabu, 03 November 2021 - 17:24:49 - Dibaca: 836 kali

Google Plus Stumbleupon


Sholihin (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Jambi)
Sholihin (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi) / Jambi Ekspres Online

Oleh: Sholihin (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Jambi)

Hukum dan Kekuasaan
Salah satu persoalan penting dalam filsafat hukum adalah masalah hukum dan kekuasaan. Pada uraian berikut akan menilik bagaimana titik taut ataupun keterkaitan antara hukum dan kekuasaan dalam perspektif filosofis. Sebelum membahas lebih lanjut maka akan diketengahkan terlebih dahulu pengertian hukum itu sendiri agar dapat memperoleh makna yang konprehensif dan mapan.
Sebagaimana diungkapkan para ahli hukum bahwa sangat sulit memberikan suatu rumusan atau pengertian yang dapat diterima secara umum atau menyeluruh tentang hukum. Begitu banyak pengertian atau definisi hukum diungkap oleh para filsuf, ahli hukum yang keseluruhannya berupaya memberikan pengertian yang terbaik agar dalam tataran implementasi dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu pengertian hukum yang mudah-mudahan bisa diterima adalah yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaadmadja; bahwa pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan azaz-azaz yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat , tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum secara konprehensif baik dari sisi normatif maupun dari sisi sosiologis. Hal ini sangat logis mengingat diperlukannya masyarakat untuk adanya hukum dan sebaliknya jika tidak ada masyarakat maka tidak aka nada hukum, dengan tegas Cicero menyebut “Ubi societas ibi ius“ yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.
Setelah dikemukakan pengertian hukum maka agar dapat ditemukan titik taut nya antara hukum dan kekuasaan, maka akan diketengahkan pula apa itu kekuasaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut penulis menyitir pendapat Miriam Budiardjo, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut, jika bicara dalam konteks Negara, bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Negara harus memiliki legitimasi yang artinya kekuasaan harus mendasarkan diri pada hukum yang berlaku. Muncullah selogan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Slogan tersebut memiliki makna bahwa dalam penerapannya hukum itu memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Kekuasaan itu dibutuhkan karena norma hukum yang diterapkan kepada masyarakat itu mempunyai sifat memaksa. oleh karena itu dibutuhkan suatu kekuasaan yang bisa memaksa masyarakat untuk mematuhi, tanpa adanya kekuasaan maka penerapan hukum didalam masyarakat tidak akan bisa terlaksana. Hal ini terutama sangat dibutuhkan ditengah masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum ataupun kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah.

Hubungan Hukum dan Kekuasaan
Sejak awal adanya manusia di dunia ini ia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya. Dan sejak permulaan adanya kehidupan sosial, manusia itu pulalah yang menundukan diri kepada suatu bentuk kekuasaan. Di dalam kehidupan berkelompok itu dirasakan dan diinsyafi oleh para anggotanya bahwa demi kelangsungan kehidupan bersama itu diperlukan suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengikat para anggotanya dan dapat pula mengusahakan dan menyelenggarakan kepentingan -kepentingan serta tujuan-tujuan bersama. Lebih lanjut ditulis oleh Asep Warlan, organisasi kekuasaan itulah yang kini dikenal dengan sebutan Negara. Yang mana negara dapat diartikan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan mengatur aktivitas individu dalam hubungan dengan masyarakatdimana Negara bertindak sebagai kekuatan korektif melalui perangkat peraturan , institusi dan hukum tertentu. Karena itu setiap masyarakat memerlukan Negara.
Hukum merupakan sumber kekuasaan, dan sekaligus hukum merupakan pembatas kekuasaan , jika kekuasaan tidak dibatasi oleh hukum maka itulah yang disebut kelaliman. Sehinga benarlah yang dikemukakan oleh lord Acton bahwa power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalah gunakan, semakin besar kekuasaan maka semakin besar pula kecenderungan untuk bersalah guna. Dalam kondisi seperti itulah harus ada pembatas yang tegas agar kekuasaan berjalan sesuai dengan tujuannya dan pembatas yang dimaksud adalah hukum.
Guna menjalankan kekuasaan tentu diperlukan pemegang kekuasaan, disamping hukum sebagai pembatas agar tidak terjadi kelaliman, maka pemegang kekuasaan harus juga dilekati dengan syarat-syarat lain yaitu memiliki kejujuran, dedikasi yang tinggi guna mewujudkan tujuan utama yaitu terpenuhi kepentingan masyarakat. Tidak kalah pentingnya disisi lain masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi agar dalam melaksanakan hukum bukan semata berupa paksaan baginya namun hal tersebut merupakan sesuatu yang timbul dari kesadarannya sendiri, dengan kata lain ditaatinya hukum oleh masyarakat bukan karena semata-mata dipaksakan atau diperintah oleh penguasa, namun lebih dari itu masyarakat mentaati hukum karena dinilai merupakan suatu yang dibutuhkan agar tercipta ketertiban, keadilan serta kemanfaatan baginya.
Hukum dan kekuasaan harus bersifat fungsional, yang mana fungsi tersebut bersifat timbal balik antara keduanya. Kekuasaan merupakan sarana pembentuk hukum, khususnya pembentukan hukum tertulis. Kekuasaan merupakan alat menegakkan hukum serta disisi lain hukum merupakan media melegalkan kekuasaan . Kekuasaan harus berlandaskan pada hukum (ini disebut sebagai wewenang ; kekuasaan menurut hukum). Berdasarkan fungsi keduanya di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki kesamaan dalam tujuan, yakni guna mewujudkan tujuan dari organisasi kekuasaan itu sendiri (Negara) yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi segenap warga negara / masyarakat. (*)